Oleh: Benyamin Mali, Diaspora Malaka Jakarta
BERITA seputar RUMAH SAKIT PRATAMA, Kabupaten Malaka, berjudul: ”Heboh! Pembangunan Rumah Sakit Pratama di Malaka Terancam Batal” yang ditulis oleh TARSI KLAU, wartawan bidiknusatenggara.com, memang meng-HEBOH-kan masyarakat Malaka, kalau tidak mau dikatakan ”menggemparkan”.
Bagi saya, kehebohan itu bukan pertama-tama dan terutama karena ancaman pembatalannya – kalau sungguh jantan, ya silakan batalkan! – tetapi lebih-lebih karena : (1) ”terbersit klaim sepihak seputar asal-usul keberadaannya dan pembangunannya, sementara klaim sepihak itu oleh sumber lain dipandang sebagai ’tidak benar’ bahkan ’bohong’, dan karena itu, klaim itu menyiratkan suatu ’pembohongan publik’ yang sarat dengan ’intrik politik’; (2) ancaman itu keluar dari mulut seorang wakil rakyat, yang – menurut hemat saya – tidak pada tempatnya tersembur dari mulutnya, lantaran statusnya sebagai ’wakil-rakyat’ dan lantaran fungsi hakiki dari Rumah Sakit Pratama itu adalah untuk kepentingan rakyat yang telah memilihnya.
Tulisan ini merupakan suatu analisis terhadap postingan berita bidiknusatenggara.com dan saya layangkan untuk menagih ’klarifikasi’ langsung yang jujur dan transparan dari Saudara MELKI LAKA LENA (MLL), Wakil Rakyat Dapil 2 Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Partai Golkar. Karena berita ini telah menyebar luas melalui media bidiknusatenggara.com, maka saya meminta agar klarifikasi itu, entah benar atau bohong, harus disebarkan melalui media sosial agar diketahui oleh seluruh masyarakat yang lagi bingung.
BETULKAH KLAIM BAPA RAJA DAN PARTAI GOLKAR INI?
Kami, masyarakat Malaka, di mana pun berada, bingung dan bertanya-tanya dengan pernyataan saudara dewan MLL seputar orisinalitas keberadaan RS PRATAMA di Kabupaten Malaka. Kebingungan dan pertanyaan-pertanyaan itu muncul karena informasi yang selama ini beredar di kalangan masyarakat Malaka sangat jauh berbeda dari apa yang dikatakan oleh saudara dewan MLL dalam kunjungan kerjanya di Malaka, khususnya di hadapan masyarakat Umatoos.
Ada dua pernyataan sang wakil rakyat yang membuat kami bingung dan bertanya-tanya.
Pertama, “Jadi hadirnya Rumah Sakit Pratama di Malaka itu karena aspirasi dari bapak Raja (Ketua Golkar Malaka) disampaikan kepada saya, kemudian saya usulkan ke Kementerian Kesehatan.”
Kedua, “Saya ulangi lagi. Hari ini saya bisa tarik kembali anggarannya. Saya tahu ada celah untuk itu. Tapi bapak Raja bilang tidak usah, jadi biarkan saja. Rumah Sakit Pratama itu murni aspirasi Golkar.”
Pertanyaan kami terhadap pernyataan yang terkesan ’arogan’ ini adalah: ”Betulkah usul-saran aspiratif Rumah Sakit Pratama di Kabupaten Malaka itu datang dari mulut seorang BAPA RAJA, Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Malaka, dan MURNI ASPIRASI GOLKAR, sebagaimana saudara dewan MLL katakan?”
Suatu klarifikasi yang jujur dan transparan dari Saudara MLL terkait asal-muasal IDE perlunya tambahan sebuah rumah sakit di Kabupaten Malaka sangat penting bagi kami masyarakat Malaka agar kami tidak terus diliputi kebingungan, hal mana selanjutnya dapat menumbuhkan benih-benih keraguan dan ketidakpercayaan terhadap kredibilitas Dr. Simon Nahak, SH, MH sebagai Pimpinan Daerah Kabupaten Malaka saat ini, yang pada gilirannya dapat membuyarkan kepercayaan kami kepada beliau dan membuat kami menjatuhkan pilihan politik pada beliau dalam Pilkada Malaka November 2024 nanti.
Sekali lagi saya menegaskan bahwa karena pernyataan saudara MLL sudah tersebar luas melalui berbagai media sosial, misalnya bidiknusatenggara.com, maka saya meminta agar klarifikasi saudara dewan MLL disebarkan juga melalui media sosial, khususnya bidiknusatenggara.com agar diketahui oleh seluruh masyarakat Malaka di mana pun berada.
Pertanyaan itu perlu dijawab dengan jujur apa adanya sesuai fakta historis, sebab selama ini masyarakat Malaka mendapat informasi yang berbeda sama sekali dengan apa yang saudara dewan katakan. Kami, masyarakat Malaka di mana pun berada, berhak memperoleh informasi yang sesungguhnya dan sejujurnya, agar kami tahu dengan pasti ”mana informai yang benar dan sesungguhnya, dan mana informasi yang tidak benar dan tidak sesungguhnya.”
Klarifikasi yang jujur ini penting dan urgen agar kami yakin dengan sungguh bahwa wakil rakyat kami, yang bernama MLL, adalah seorang wakil rakyat yang jujur dan transparan, dan tidak sedang menyebarkan kebohongan publik kepada kami, hanya karena mau membangun suatu opini umum yang egoistik dan egosentristik. Jawaban yang jujur dan terbuka di media itu urgen sifatnya, demi kredibilitas saudara MLL di muka masyarakat pemilih di Malaka, lebih-lebih menjelang Pemilihan Umum, 14 Pebruari 2024. Bahkan bukan hanya itu! Klarifikasi yang jujur dan sesungguhnya itu pula demi untuk menegakkan NAMA BAIK dan KREDIILITAS Pemerintah Malaka, terutama Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak, SH, MH di mata masyarakat Malaka.
”Kalau ’YA’ hendaklah kamu katakan ’YA, kalau ’TIDAK’ hendaklah kamu katakan ’TIDAK’ supaya kamu jangan kena hukuman…” (Yakobus 5:12; bdk. Matius 5:37).
AROMA POLITIK BELAH BAMBU
Menganalisis dua pernyataan saudara dewan MLL di atas, saya berpendapat bahwa dua pernyataan itu kental dengan aroma politik ”belah bambu”. Maksudnya ialah di satu sisi mengangkat setinggi-tingginya BAPA RAJA, PARTAI GOLKAR dan saudara dewan MLL sendiri, sementara di sisi lain menginjak sekuat-kuatnya – agar ’bambu bisa terbelah dua’ – Pemerintah Malaka, khususnya in persona Dr. Simon Nahak, SH, MH dan dr. Sri Caro Ulina selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka serta secara tidak langsung terbuka kemungkinan Partai Politik di mana Simon Nahak bernaung dalam kerangka Pilkada Malaka November 2024.
Mengapa dua pernyataan di atas kental aroma politik ”belah bambu”?
Pertama, dalam konteks fungsi hakiki sebuah rumah sakit sebagai pusat layanan kesehatan bagi rakyat, khususnya rakyat Malaka, saudara dewan MLL sebagai ’wakil rakyat’ seharusnya bersikap bijak dengan menempatkan diri di atas semua kepentingan politik partai, kendatipun saudara dewan MLL adalah tokoh dari Partai Golkar. Spektrum perhatian sebagai seorang anggota dewan, apalagi sebagai Wakil Ketua Komisi IX DPR RI yang membidangi urusan kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan seharusnya meliputi seluruh rakyat di mana pun di negeri tercinta ini tanpa membawa-bawa bendera partai.
Menurut pandangan kami masyarakat akar rumput ini, kami hanya tahu bahwa seorang wakil rakyat harus mengayomi seluruh rakyat dan sedapat mungkin memenuhi aspirasi-aspirasi rakyat tanpa membeda-bedakan kami atas dasar pandangan dan aliran politik kami.
Terkait pembangunan Rumah Sakit Pratama di Kabupaten Malaka rasanya tidak pada tempatnya saudara dewan MLL mengemukakan asal-muasal aspirasi perlunya rumah sakit itu di hadapan umum. Puji Tuhan kalau koar-koar asal-muasal itu benar adanya; bila tidak benar, apa jadinya koar-koar itu? Di sini saya mendapat kesan bahwa di balik dua pernyataan saudara dewan MLL di atas ”ada Lobster di baliknya, ada intrik politik” yang terkait erat dengan Pemilihan Umum Pebruari 2024 dan Pilkada Serentak November 2024.
Klarifikasi yang saya minta dari saudara dewan MLL akan membuka selebar-lebarnya KEBENARAN seputar asal-muasal aspirasi perlunya rumah sakit tambahan di Kabupaten Malaka itu. Sekali lagi tentang klarifikasi itu, saya mengutip ayat dari Surat Rasul Yakobus di atas: ”Kalau ’YA’ hendaklah kamu katakan ’YA, kalau ’TIDAK’ hendaklah kamu katakan ’TIDAK’ supaya kamu jangan kena hukuman…” (Yakobus 5:12; bdk. Matius 5:37).
Kedua, pernyataan bahwa aspirasi untuk sebuah rumah sakit tambahan di Malaka, di sini RS Pratama, MURNI DARI GOLKAR, jelas-jelas berbau ’politik belah bambu’. Dengan itu, saudara dewan MLL secara tidak langsung menyepelekan partai-partai lain yang juga duduk di Komisi IX dan setidak-tidaknya mengetahui hal itu. Lagi-lagi, saya katakan, ”Puji Tuhan, kalau benar-benar MURNI DARI GOLKAR; bila tidak, apa jadinya?”
Taruhlah koar-koar itu benar, pertanyaan saya adalah ”Mengapa rumah sakit itu tidak dinamai saja RUMAH SAKIT GOLKAR? Mengapa juga anggaran untuk pembangunannya yang dikucurkan oleh Kementerian Kesehatan RI disalurkan melalui rekening Pemda Malaka, bukan rekening Partai Golkar di Malaka?” Selain itu, karena aspirasi terkait RS Pratama itu MURNI DARI GOLKAR, sementara proses pembangunannya tidak berkonsultasi dengan saudara dewas MLL sebagai orang yang mengajukan usul aspiratif itu ke Kementerian Kesehatan, lalu saudara dewan MLL MENGANCAM MEMBATALKAN pembangunannya: “Saya ulangi lagi. Hari ini sa bisa tarik kembali anggarannya. Saya tahu ada celah untuk itu. Tapi bapak Raja bilang tidak usah, jadi biarkan saja. Rumah Sakit Pratama itu murni aspirasi Golkar,” saya pribadi menyarankan dengan sangat untuk saudara dewan MLL membatalkan saja pembangunannya. Saudara punya LEGAL STANDING dalam hal ini, dan saya kira SANGAT LOGIS untuk membatalkannya!
Pertanyaan saya ialah ”Apakah dalam kapasitas sebagai wakil rakyat Dapil 2 NTT, pembatalan itu akan dikabulkan Kementerian Kesehatan, sementara Termine 1 kucuran anggaran pembangunan sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan?”
Ketiga, Soal LOKASI pembangunannya. Terasa sekali aroma ’intrik politik belah bambu’ di sini, karena ada pernyataan dari saudara Wakil Bupati Malaka, Kim Taolin, sebagaimana ditulis oleh wartawan bidiknusatenggara.com : ”Menurut Wakil Bupati Malaka Kim Taolin, awalnya Rumah Sakit Pratama itu dibangun di Kecamatan Laenmanen. Karena menurut Kim Taolin, Kecamatan Laenmanen lebih pantas dan layak. Namun dalam perjalanan, ternyata lokasi Rumah Sakit Pratama tersebut berpindah lokasi ke Kecamatan Wewiku.”
Sungguh, saya benar terheran-heran dengan pernyataan Wakil Bupati Malaka Kim Taolin ini. ”Mengapa sebagai 02 Malaka, Kim Taolin, terkesan sama sekali tidak tahu-menahu tentang proses pemilihan lokasi pembangunan yang pada akhirnya jatuh ke Kecamatan Wewiku, dan bukan di Kecamatan Laenmanen, bahwasanya tuan tanah di Kecamatan Laenmanen, yaitu ’Keluarga Saudara Kim Taolin’ sendiri meminta ganti-rugi, sementara tanah di Kecamatan Wewiku adalah ’hibah dari masyarakat’? Dari aspek ini, ”Lokasi mana yang lebih memudahkan proses pembangunan rumah sakit itu, Laenmanen atau Wewiku?”
Intrik politik belah bambu tampak di sini, karena pendapat 02 Malaka disisipkan oleh wartawan dalam postingan beritanya. Kenapa dan untuk apa disisipkan? Saya membaca sisipan pendapat Kim Taolin ini sebagai ”politik belah bambu” untuk mendiskreditkan Simon Nahak sekaligus memecah-belah Kim Taolin dan Simon Nahak menjelang Pilkada Malaka.
PENUTUP
Saya mau menutup refleksi saya ini dengan sekali lagi memohon KLARIFIKASI dari saudara dewan MLL terkait ASAL-MUASAL USUL ASPIRATIF untuk sebuah rumah sakit tambahan buat Kabupaten Malaka, yang bernama RUMAH SAKIT PRATAMA. Klarifikasi ini penting dan urgen agar tidak ada lagi simpang-siur berita yang membuat masyarakat akar rumput Malaka kebingungan dan terus bertanya-tanya.
”Kalau ’YA’ hendaklah kamu katakan ’YA, kalau ’TIDAK’ hendaklah kamu katakan ’TIDAK’ supaya kamu jangan kena hukuman…” (Yakobus 5:12; bdk. Matius 5:37).
YA atau TIDAK mempunyai konsekuensinya masing-masing. Konsekuensi YA adalah keseriusan membatalkan pembangunan rumah sakit itu, tentu saja harus menempuh suatu jalan panjang. Konsekuensi TIDAK adalah PERMINTAAN MAAF secara terbuka melalui Media Sosial kepada Pemerintah Daerah Malaka, dan kepada seluruh Rakyat Malaka.
Saya bukan seorang wakil rakyat, entah DPRD atau DPR, juga bukan seorang pejabat negara, entah itu Camat, Bupati, Gubernur, Menteri, apalagi Presiden. Saya masyarakat biasa, anak asli daerah Malaka yang tinggal dan mencari rejeki di tanah rantau. Yah… boleh dikata setingkat orang-orang yang menjadi TK (Tenaga Kerja), tepatnya TKDN (Tenaga Kerja Dalam Negeri) asal Malaka. Oleh karena itu, maafkan saya, jika analisis saya di bawah ini meleset dari kebenaran. ***
